Sekuritisasi bouzizi ini tidak hanya mendapatkan perhatian dari pemerintah

Sekuritisasi Isu Demokrasi Di Tunisia Paska Arab Spring

Muhammad
Fahmi Wardana

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

155120407121040

Studi
Kawasan Timur Tengah

Hubungan
Internasional

 

Pendahuluan

Pada dasarnya negara-negara di Timur
Tengah mengadopsi system pemerintahan yang monarki, namun seiring berjalannya
zaman negara di Timur Tengah mengalami perubahan system pemerintahan menjadi
demokrasi akan tetapi system demokrasi yang dianut tidaklah sepenuhnya
demokrasi hal ini dikarenakan walaupun memiliki pembagian kekuasaan 3 kamar
yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif akan tetapi kekuasaan tertinggi
tetap di pegang oleh pemimpin negaranya hal ini bisa dilihat banyaknya negara
di Timur Tengah yang dikuasai oleh para pemimpin yang lebih dari 2 kali periode
pemilihan. Tidak adanya pesta demokrasi yang terjadi di negara Timur Tengah
menimbulkan Abuse of Power bagi para
pemimpinnya dan tidak ada yang dapat menjatuhkan para pemimpin tersebut dari
tahta kekuasaanya.Tunisia merupakan negara yang berada di afrika utara dan dipimpin
oleh presiden  Zein Al-Abidin yang telah
berkuasa 30 tahun. Selama kepimpinan Zein pengangguran dan korupsi merajalela
di Tunisia. Tingginya penggaguran ini membuat banyak lulusan perguruan tinggi
tidak mendapatkan pekerjaan
seperti Mohamed Bouazizi yang menjadi
insipirasi pergejolakan revolusi yang terjadi di Timur Tengah yang disebut Arab Spring. Awal mula dari Arab Spring ini berawal dari aksi Mohammed
Bouazizi  yang melakukan pembakaran diri
pada 17 Desember 2010 sebagai bentuk protes dan kecewaannya terhadap petugas yang
merampas gerobak dagangan dan dimintai uang suap jika ingin dikembalikan
gerobaknya1

Aksi pembakaran yang dilakukan oleh
bouzizi ini tidak hanya mendapatkan perhatian dari pemerintah saja namun aksi
ini juga menyulut kemarahan rakyat Tunisia sehingga menyulut semangat untuk
melakukan demosntrasi untuk menuntut revolusi di Tunisia. Dalam melakukan
demonstrasi untuk menggulingkan pemerintahannya para demonstran menggunakan
social media untuk penyebaran informasi maupun menggalang aksi massa2. Rakyat
Tunisia ini  pada akhirnya berhasil
menggulingkan pemerintahan presiden Ben Ali yang pada akhirya pada 14 Januari
2011 mengundurkan diri dari jabatan yang telah beliau pegang dari tahun 1987. Ben
Ali memberikan mandate kepada Perdana
Menterinya Mohammed Ghannouchi untuk menjadi Presiden menggantikannya namun
digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi hal ini dikarenakan keputusan Ben Ali
tersebut diluar dari Konstitusi sehingga jabatan presiden diberikan kepada Fouad
Mebazza yang merupakan ketua parlemen. Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi yang
telah mengisi posnya sebagai perdana menteri semenjak tahun 1999 berjanji akan menerapkan
sistem demokrasi dan melaksanakan pemilihan umum yang adil dan bebas bagi
seluruh kalangan, Ghannouchi juga berkomitmen untuk membersihkan pengikut Ben
Ali dari stuktur pemerintahan yang ada komitmen ini didukung dari keputusannya
untuk membubarkan partai yang membesarkan Ben Ali yaitu partai Rassemblement Constitutionnel Démocratique
(RCD)3.
RCD ini sebenarnya merupakan partai pengusung dari Ghannouchi dan Fouad Mebazza
namun karena komitmen pembersihan dari perdana menteri dan presiden sementara Tunisia
ini, mereka pada akhirnya keluar dari RCD dan membubarkannya4. Setelah
melalui proses yang panjang Tunisia pada akhirnya berhasil melakukan pemilihan
umum sesuai komitmen pemerintah sementara yaitu melakukan pemilihan umum yang
adil dan bersih pada 23 Oktober 2011. Pemilihan umum ini disambut suka cita
oleh rakyat Tunisia yang sudah merindukan adanya demokrasi yang baik di
negaranya bukan hanya pemilihan umum saja, namun pembenahan birokrasi juga
dilakukan oleh pemerintahan Tunisia paska revolusi Arab Spring sehingga demokrasi di Tunisia dapat berjalan dengan
baik karena didukung dari institusi yang baik pula.

Sekuritisasi

Sekuritisasi
merupakan turunan teori keamanan yang di perkenalkan oleh  akademisi Copenhagen School. Sekuritisasi adalah
sebuah tindakan mengangkat atau meningkatkan level suatu isu menjadi isu yang
lebih tinggi atau menjadi Existential
Threat (ancaman)5.  Isu keamanan yang diangkat
bisa dari berbagai sektor yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Setiap sektor tersebut juga memiliki objek rujukan atau Referent Object yang berbeda. Dalam
konteks keamanan, cara untuk meningkatkan level isu tersebut dengan menggunakan
gerakan politik yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu non- politisasi yang
merupakan bahwa isu tersebut tidak masuk ke dalam ranah kerja negara, politisasi
yang merupakan isu tersebut masuk ke dalam ranah kerja pemerintah , dan  sekuritisasi 
merupakan tahapan akhirnya yaitu isu tersebut menjadi suatu fokus
keamanan baru pemerintah. Dalam sekuritisasi ini, aktor tidaklah harus negara
namun dapat juga di lakukan oleh institusi seperti kelompok sosial6.

            Dalam sekuritisasi pidato merupakan
alat yang digunakan oleh aktor sekuritisasi untuk menyebarkan suatu isu
tertentu sehingga awal mula dari sekuritisasi akan dimulai dengan adanya pidato
atau Speech Act di depan Audience(audiens) mengenai suatu isu
yang dianggap Existential Threat(ancaman)
terhadap Referent Object(objek
rujukan) tertentu7,
Aktor sekuritisasi yang melakukan Speech
Act  harus bisa menyelesaikan isu
tersebut menggunakan Extraordinary
measures atau tindakan luar biasa yang dapat menghapuskan regulasi pada
umumnya dalam proses penyelesaiannya sehingga dapat menghidari adanya
perdebatan antara aktor sekuritisasi dan audiens dikarenakan audiens tidak
yakin bahwa isu yang diangkat adalah Existential
Threat. Hal ini dikarenakan jika adanya perdebatan antara aktor sekuritisasi
dengan audiens terhadap isu yang diangkat maka dapat dikategorikan bahwa isu
yang dianggap Existential Threat
tersebut adalah Securitizing Move bukan
hasil dari Sekuritisasi. Oleh karena itu sebuah isu yang akan dijadikan sebagai
Existential Threat bisa dikategorikan
sebagai sekuritisasi jika aktor sekuritisasi berhasil melakukan Convicing Audiens (meyakinkan audiens).

Berdasarkan penjabaran teori sekuritisasi
diatas, pengertian sekuritisasi merupakan suatu proses dimana suatu isu di
konstruksi sebagai existential threat
terhadap referent object oleh aktor8,
melalui speech act untuk meyakinkan audience agar pemahaman mengenai ancaman
ini bersifat nyata. Kemudian ketika proses sekuritisasi tersebut berhasil,
tahapan yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan suatu tindakan diluar
regulasi yang ada atau extraordinary
measures untuk menangani ancaman tersebut. Tiga konsep yang akan digunakan
penulis yaitu: 1) Speech
Act, Dalam teori sekuritisasi sendiri mengatakan bahwa pidato atau Speech Act merupakan alat bagi aktor
sekuritisasi agar dapat menyebarkan isu Existential
Threat. Terdapat komponen
penunjang agar  Speech Act ini berhasil yaitu Referent
Object, Securitizing Actor, dan Existential Threat, 2) Convicing the audience yang merupakan
penentu keberhasilan kedua setelah Speech
Act dalam sekuritisasi. Dukungan dari para Audience  yang terbagikan
menjadi moral maupun formal dibutuhkan dalam melakukan sekuritisasi suatu isu. Audience dalam mendukung sebuah isu dari
aktor sekuritisasi terbagikan menjadi dua yaitu, Civil Society (masyarakat sipil) dan Epistemic Community (Kelompok Ahli)9,
3) Extraordinary Measures yaitu
penghapusan regulasi untuk menuntaskan Existential
Threat yang disekuritisasi oleh pemerintah. Variabel dalam konsep ini Policy Implementation yaitu kebijakan
yang digunakan dalam sekuritisasi ini10.
Keberhasilan dari kebijakan ini merupakan poin penting hal ini dikarenakan dari
sini terlihat keseriusan aktor dalam menangangi isu yang akan disekuritisasi.

Temuan
dan Hasil

Selepas pengunduran
diri Ben Ali, pemegang kekuasaan di Tunisia pada saat itu adalah Mohammed
Ghannouchi sebagai perdana menteri dan Fouad
Mebazza menjadi presiden sementara. Melalui Speech
Act yang disampaikan oleh Ghannouchi yang merupakan Securitizing Actor pada studi kasus ini mengumumkan bahwa Pada masa
pemerintahan ini berkomitmen untuk melakukan demokratisasi di Tunisia yang
merupakan Existential Threat, Mohammed
Ghannouchi berjanji akan melakukan pemilihan umum pertama yang adil dan bisa di
ikuti oleh seluruh kalangan. Dalam pidatonya juga Ghannouchi mengumumkan untuk
pensiun dari dunia perpolitikan setelah Tunisia melakukan pemilu yang
rencanakan akan berlangsung pada bulan oktober 2011 dan juga setelah demokrasi
berjalan dengan baik di Tunisia. Banyak kendala yang dialami oleh Ghannouchi
dalam mensukseskan komitmen ini yaitu seperti desakan mundur dari posisi
perdana menteri, para demonstran beralasan bahwa Ghannouchi  merupakan tangan kanan dari Ben Ali hal ini
dikarenakan Ghannouchi telah mengisi pos pemerintahan sebagai perdana menteri
selama 11 tahun desakan ini membuat Ghannouchi pada 27 febuari 2011 mundur dari
jabatannya dan mengusulkan Beji Caid-Essebsi yang merupakan negarawan senior
untuk menggantikan posisi Ghannouchi  dan
mensukseskan demokratisasi Tunisia11.

Demokrasi merupakan
hal yang tabu bagi Tunisia oleh karena itu pengangkatan isu ini oleh Ghannouchi
mendapatkan dukungan penuh oleh rakyat Tunisia, Ghannouchi berhasil meyakinkan
rakyat (Convicing the audience ) Tunisia
akan komitmen yang akan dikerjakan oleh pemerintahan sementara yang
menggantikan Ben Ali, dukungan ini hadir dari masyarakat sipil (Civil Society) dan kelompok ahli (Epistemic Community). Dari segala elemen
rakyat Tunisia sudah muak akan kepemimpinan dari Ben Ali dan menginginkan angin
segar dalam dunia perpolitikan Tunisia dan demokrasi merupakan wujud dari
keinginan yang didambakan oleh rakyat Tunisia, dengan adanya demokrasi yang
jujur dan adil maka rakyat Tunisia dapat memilih pemimpin mereka sesuai
pilihannya saat pemilihan umum tanpa ada paksaan dari satu pihak tidak seperti
pada era Ben Ali. Pada pelaksaannya dalam mensukseskan komitmen untuk
melaksanakan demokrasi dan pemlihan umum yang adil dan jujur. Walaupun pada
akhirnya Ghannouchi yang merupakan aktor yang mengangkat isu  sekuritisasi ini harus lengser dari jabatan
dikarenakan dianggap tangan kanan dari presiden Ben Ali oleh rakyat Tunisia.

 Pemerintah Tunisia melakukan kebijakan atau Extraordinary Measures untuk mengembalikan
hak berpolitik bagi tawanan politik Tunisia dan melegalkan partai-partai
politik yang dibungkam pada masa Ben Ali, pemerintah juga merlakukan perombakan
cabinet dan mencopot seluruh pejabat yang merupakan dari partai Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RKD)
dan pada akhirnya partai ini dibubarkan oleh pemerintah sehingga tidak dapat
mengikuti pada pemilihan umum yang selenggarakan pada 23 oktober 201112.
Salah satu partai yang dibungkam oleh Ben Ali yaitu partai Ehnanda dengan
pemimpin partai ini Rached Ghannouchi yang asingkan oleh Ben Ali di London,
Inggris. Partai Ennahdha ini menjadi pemenang pada pemilu Tunisia sehingga
hampir sebagian parlemen Tunisia diisi oleh kader dari partai Ennahda ini.

Kesimpulan

Pada penjelasan yang telah penulis jelaskan
diatas bisa disimpulkan bahwa proses demokrasi yang terjadi di Tunisia paska
Arab Spring merupakan sebuah sekuritisasi yang merupakan suatu proses dimana
suatu isu di konstruksi sebagai existential
threat terhadap referent object
oleh actor yaitu perdana menteri Mohammed Ghannouchi . Pada kasus ini demokrasi
merupakan isu sekuritisasi yang diangkat hal ini dikarenakan, Tunisia yang
merupakan negara yang dipimpin oleh seorang yang otoriter tidak merasakan
demokrasi yang adil dan jujur, hal ini dikarenakan Ben Ali yang merupakan
presiden yang telah berkuasa selama 23 tahun tersebut mengadakan pemilihan umum
akan tetapi pada pelaksanannya tidaklah sempurna dan cenderung menjatuhkan
pihak lawannya dengan cara membungkam partai politik dan lawan politiknya
dengan cara partai politiknya dibubarkan dan tokoh politiknya diasingkan.

Pada kasus ini sekuritisasi ini dapat
dikatakan berhasil hal ini dikarenakan selain memenuhi variabel yang ada dan
juga Tunisia berhasil melakukan Pemilihan umum yang jujur dan adil tanpa ada intervensi
dari pihak manapun,hampir seluruh rakyat Tunisia juga mengikuti pemilihan umum
ini. Sehingga untuk pertama kalinya konstitusi dan parlemen Tunisia berhasil
terpilih berasalkan dari rakyatnya. Demokrasi yang sehat ini juga membawa angin
yang segar bagi rakyat Tunisia hal ini dikarenakan rakyat dapat lebih
mengaspirasikan suaranya ke pemerintah sehingga tidak akan adanya aksi
pembakaran diri lagi oleh rakyatnya untuk mengaspirasikan aspirasinya ke
pemerintah.

Dalam
menuju demokrasi juga setiap negara memiliki proses transisi dengan jalur yang
berbeda – beda. Transisi sendiri merupakan suatu proses yang sangat penting
bagi suatu negara dalam mencapai proses demokrasi.13 Transisi sendiri dapat
didefinisikan sebagai titik awal atau interval yang terjadi antara rezim
otoritarian dengan rezim demokratis. Proses transisi di mulai dengan adanya
keruntuhan rezim otoritarian yang diikuti dengan pengesahan (instalasi) lembaga
– lembaga politik dan aturan politik baru dibawah naungan payung demokrasi.14 Dalam melihat transisi
demokrasi dalam suatu negara, Huntington menjelaskan empat jalur transisi
menuju demokrasi empat jalur tersebut terdiri dari, jalur transformasi, transplacement, replacement dan intervensi15.

Pada
kasus yang dialami oleh Tunisia merupakan Jalur replacement (pergantian) yang
merupakan demokratisasi ini diperjuangkan oleh gerakan oposisi dari bawah yang
bertujuan untuk menganti rezim yang lama. Jalur ini juga dikenal dengan jalur
transisi dari bawah dengan melakukan protes sosial yang disebar dalam berbagai
kalangan dan bertujuan untuk menekan rezim dan memaksa rezim yang sedang memimpin
untuk melepaskan kekuasaannya,seperti yang terjadi pada Arab Spring di Tunisia

 

 

1
BeritaSatu, 25 Desember 2011, Arab Spring
Berawal dari Penjual Buah, Diambil dari http://www.beritasatu.com/catatan-akhir-tahun/23030-arab-spring-bermula-dari-penjual-buah.html
, Diakses Pada 20 Desember 2017.

2 Ibid.

3 Apriadi
Tamburaka, Revolusi Timur Tengah „Kejatuhan para penguasa otoriter di
Negaranegara

Timur Tengah?, Yogyakarta: Narasi, 2011

4 Ibid.

5 Barry
Buzan. et.al.1998. Security: A New
Framework of Analysis, Lynne Riener Publishers, Colorado

6
Ibid,.              

7 Ibid,.

8 Ibid,.

9 Ibid,.

10 Ibid,.

11 Opcit, Apriadi Tamburaka

12 Ibid.

13
Al Rafni.2002. Transisi Menuju Demokrasi
di Indonesia. Jurnal Demokrasi Vol. 1 No. 1 hal, 12.

14 Ibid,.

15 Samuel
P. Huntington.1995. Gelombang
Demokratisasi Ketiga. Terjemahan Asril Marjohan. Jakarta : Pustaka Utama
Grafiti.

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out